.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Perpanjangan SK PTT, anggota Satpol PP harus baca surat perjanjian

Surel Cetak PDF

Perpanjangan SK PTT, anggota Satpol PP harus baca surat perjanjian

TANAH BUMBU-Seiring dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, sudah menjadi hal biasa bagi seluruh kepala SKPD se-Kabupaten Tanah Bumbu menandatangani perpanjangan Surat Keputusan (SK) pegawai honorer, baik itu staf PTT Umum maupun PTT Khusus. Demikian halnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu, Kasat. Pol. PP dan Linmas -Drs. Herlambang, M.IP- pun menandatangani surat perpanjangan SK. Namun di Kantor Satpol PP ada hal yang unik, hal itu dikarenakan sebelum ditandatangani oleh -Drs. Herlambang, M.IP-, sebelumnya masing-masing staf/anggota Satpol PP harus terlebih dahulu membaca dan memahami isi surat pernyataan tersebut.

Rabu, 15/10/2014 setelah seluruh berkas lolos verifikasi oleh -Helda Ariani- (Staf Tata Usaha), salah satu anggota Satpol PP -Syamsudin- bersama beberapa Staf Tata Usaha lainnya, sedang membaca surat perjanjian secara bergantian bertempat di ruang kerja Kasat. Pol.PP dan Linmas.

Menurut -Drs. Herlambang, M.IP-, hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota Satpol PP, baik PTT Umum maupun PTT Khusus benar-benar memahami dan mengerti isi dari Surat Pernyataan dimaksud.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Tim Gabungan Tertibkan PKL dan Bangunan Toko di Kecamatan Simpang Empat

Surel Cetak PDF

Tim Gabungan Tertibkan PKL dan Bangunan Toko

di Kecamatan Simpang Empat

TANAH BUMBU-Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu (28/8/2014) laksanakan rapat bersama Kabag Hukum, Camat Simpang Empat, Kepala Dinas Pasar, Kepala Dishubkominfo dan Kepala Distabhan bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Drs. Said Akhmad, MM. Penyelenggaraan rapat dimaksud bertujuan untuk membentuk Tim Gabungan Penertiban PKL dan Bangunan Perumahan, Toko/Ruko atau Pembangunan Gedung usaha lainnya di Kecamatan Simpang Empat.

Melalui hasil rapat (28/8/2014) di ruang rapat Sekretaris Daerah, akan dibentuk Tim Gabungan Penertiban PKL dan IMB, sedangkan untuk jadwal kegiatan penertiban oleh Tim Gabungan akan dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu pada tanggal :

- 1 September 2014

- 4 September 2014

- 10 September 2014

- 23 September 2014

Sebelumnya, Kasat. Pol.PP dan Linmas Drs. Herlambang, M.IP telah menurunkan anggota Satpol PP guna melaksanakan pemantauan/patroli wilayah di Kecamatan Simpang Empat. Menurut hasil kegiatan tersebut, pemilik bangunan rumah, toko/ruko dan PKL banyak melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA), khususnya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Pasal 14 ayat 1 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sukses, dengan mengucapkan puji dan syukur hanya ke hadirat Allah SWT. Tim Gabungan berhasil menegakkan Peraturan Daerah dimaksud.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home