.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Bandel, kios BBM diangkut ke Mobil Dinas Operasional Satpol PP

Surel Cetak PDF

Bandel, kios BBM diangkut ke Mobil Dinas Operasional Satpol PP

TANAH BUMBU-Dikarenakan tidak menghiraukan sosialisasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP beberapa hari yang lalu, satu buah kios yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran jenis solar dan premium yang terletak di kawasan Jl. Transmigrasi/Plajau Kecamatan Simpang Empat ditertibkan anggota Satpol PP. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kios tersebut adalah dengan meletakkan tempat atau rak BBM miliknya di atas trotoar atau drainase. Menurut salah satu anggota Satpol PP -Fandi Ardilla, SE-, >>Syukur alhamdulillah saat diangkut ke atas mobil dinas operasional, pemilik Kios BBM tersebut hanya pasrah saja, alias tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Jelas, pelanggaran Peraturan Daerah dimaksud harus cepat ditindak>>.

Memang, sudah lebih dari satu bulan ini anggota Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu dibawah Seksi Operasional dan Penindakan -Sarmidi, S.Sos- gencar melaksanakan penertiban di wilayah-wilayah yang terlihat rawan akan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Dijelaskan -Sarmidi, S.Sos- >>Kegiatan penertiban ini bertujuan, yaitu untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang taat akan Peraturan Daerah, maupun produk-produk hukum lainnya, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola ruang Kabupaten Tanah Bumbu yang tertib, tertata rapi, bersih dan indah, baik itu di sudut-sudut pedesaan, maupun perkotaan>>.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Tahun 2014, Linmas Desa Se-Kabupaten Tanah Bumbu Diwajibkan Miliki KTA

Surel Cetak PDF

Tahun 2014, Linmas Desa Se-Kabupaten

Tanah Bumbu Diwajibkan Miliki KTA

TANAH BUMBU-Kasi Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kabupaten Tanah Bumbu Drs. Mahdiansyah merealisasikan salah satu program prioritasnya, yaitu dengan meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi seluruh anggota Linmas Desa se-Kabupaten Tanah Bumbu. Program ini direalisasikan setelah disetujuinya usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) perubahan 2014 oleh Tim Anggaran Kabupaten Tanah Bumbu beberapa waktu lalu. Setelah diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2014, tidak menunggu waktu lama bagi Drs. Mahdiansyah dan Stafnya untuk melakukan pendataan diseluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Menurut Drs. Mahdiansyah, tujuan utama diluncurkannya KTA adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data akhir anggota Linmas

2. Sebagai bahan laporan kepada Kepala Daerah/Bupati, serta ditembuskan ke Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan pendataan dan pengambilan foto masing-masing anggota Linmas Desa ini dilaksanakan oleh Kasi dan Staf Linmas selama + 24 (dua puluh empat) hari. Kedepannya diharapkan oleh Drs. Mahdiansyah, bahwa dengan kepemilikan KTA Linmas tersebut akan mempermudah mengetahui/mengontrol jumlah anggota Linmas di masing-masing wilayah atau desa se-Kabupaten Tanah Bumbu. Ditambahkan oleh Drs. Mahdiansyah, KTA merupakan identitas diri bagi anggota Linmas.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home