.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Keluarga Besar Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H

Surel Cetak PDF

 

 

 

 

KELUARGA BESAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

KABUPATEN TANAH BUMBU

Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H

Minal Aidin Walfaidzin

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Satpol PP Tanah Bumbu Cabut Atribut Kampanye Pilpres

Surel Cetak PDF

Satpol PP Tanah Bumbu Cabut Atribut Kampanye Pilpres

TANAH BUMBU-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tanah Bumbu menggandeng Satpol PP (6 s/d 7 Juli 2014) untuk menertibkan atribut kampanye Capres Cawapres yang berlaga memperebutkan kursi RI 1. Sebelumnya, beberapa waktu lalu (4 s/d 5 Juli 2014), Satpol PP telah berhasil melaksanakan pengawasan pada 10 kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. Menurut hasil kegiatan dimaksud, masing-masing Timses (Tim Sukses) Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK banyak melakukan pelanggaran PEMILU, diantara pelanggaran itu adalah dengan melakukan pemasangan atribut/alat peraga kampanye pada tempat-tempat fasilitas umum, seperti di tiang-tiang listrik, pagar-pagar Langgar/Masjid atau sekolahan, pohon-pohon di pinggir jalan, bahkan di jembatan.

Menurut keterangan dari Sarmidi, S.Sos (Kasi Operasional dan Penindakan Satpol PP) >>pelanggaran kampanye oleh masing-masing Capres Cawapres nomor urut 1 dan 2, merata diseluruh tingkat kecamatan, namun pelanggaran paling banyak terjadi adalah di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kusan Hilir dan Satui>>. Tentu, selain karena tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi, hal ini disebabkan karena ketiga kecamatan tersebut merupakan pusat dari segala aktivitas sehari-hari warga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, baik itu melakukan kegiatan jual beli maupun kegiatan lainnya.

Kegiatan penertiban atribut kampanye Pilpres oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas dari Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu (6 s/d 7 Juli 2014), berhasil menurunkan + 300 alat peraga/atribut kampanye. Sebagai langkah tegas, selanjutnya alat peraga kampanye tersebut di data dan dibawa ke Kantor Panwaslu.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home