.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Pemkab Tanbu Rencanakan Tutup Lokalisasi Batam I dan II

Surel Cetak PDF

Pemkab Tanbu Rencanakan Tutup Lokalisasi Batam I dan II

TANAH BUMBU-Berkaca dari keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur menutup salah satu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara (Dolly), Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibawah komando Bupati Mardani H. Maming dan Wakil Bupati H. Difriadi Darjat secara bertahap akan mengikuti langkah keberhasilan Kota Surabaya tersebut. Sedikit kilas balik, sebelum terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, dimana masih dibawah Kabupaten Induk (Kotabaru). Di Kabupaten Kotabaru sudah terdapat lokalisasi, yaitu bertempat di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat. Menurut informasi dari instansi terkait, lokalisasi di Desa Batu Ampar ini merupakan lokalisasi terbesar di Kabupaten Kotabaru.

Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu (2003), lokalisasi ini masih saja tegap berdiri siang dan malam menjalankan aktivitasnya. Membuka kembali salah satu gebrakan diantara kesuksesan Bapak Bupati Zairullah Azhar, M.Sc memimpin Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 periode, gebrakan dimaksud adalah berhasil menutup lokalisasi ini, atau yang sering disebut dengan lokalisasi Batam I dan Batam II.

Namun, karena kurangnya pengawasan di eks lokalisasi dimaksud, akhirnya lambat laun para mucikari dan Wanita Tuna Susila (WTS) yang berasal dari luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan inipun kembali lagi melakukan usahanya dengan cara mendirikan dan menghuni rumah-rumah semi permanen di tempat semula. Sekarang ini, di era kepemimpinan Bupati Mardani H. Maming dan Wakil Bupati H. Difriadi Darjat, akhirnya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengambil langkah tegas. Setelah melalui rapat intern dengan Lembaga dan instansi terkait, akhirnya dicapai keputusan untuk segera menutup lokalisasi Batam I dan Batam II di Kecamatan Simpang Empat. Jauh hari sebelum dicapainya hasil keputusan pada rapat tersebut, Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu beserta lembaga dan instansi terkait telah melakukan berbagai macam sosialisasi dan pendekatan-pendekatan secara individu kepada mucikari maupun WTS.

Jelas, penutupan lokalisasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, alias perlu kerja keras nyata dari semua pihak termasuk elemen-elemen masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu itu sendiri. Rabu, (4/6/2014) Kepala Satpol PP Drs. Herlambang, M.IP dan anggotanya, serta didampingi Asisten I, petugas dari Kecamatan Simpang Empat, Kepala Desa Batu Ampar, Kepala Dinsosnakertrans, melakukan musyawarah dengan Mucikari di Kantor Kepala Desa Batu Ampar. Hal ini bertujuan guna mencari solusi atau jalan keluar setelah ditutupnya lokalisasi Batam I dan Batam II nanti.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Keluarga Besar Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H

Surel Cetak PDF

 

 

 

 

KELUARGA BESAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

KABUPATEN TANAH BUMBU

Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H

Minal Aidin Walfaidzin

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home