.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Satpol PP Tanah Bumbu Menertibkan Atribut Caleg

Surel Cetak PDF

Masa Tenang Kampanye, Satpol PP Tanah Bumbu Menertibkan Atribut Caleg

 

TANAH BUMBU-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (07 April 2014) menertibkan atribut Calon Anggota Legislatif (CALEG), maupun Bendera Partai Politik (PARPOL) di wilayah Kecamatan Karang Bintang, Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban,  dan Satui. Penertiban dilakukan karena masih rendahnya kesadaran dari sebagian CALEG untuk melepas atau membongkar sendiri atribut miliknya.

Senin, (07 April 2014) sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum atau Pemilu Legislatif 09 April 2014 diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, secara serentak personel Satpol PP dipimpin oleh Drs. Herlambang, M.IP (KASAT.POL.PP DAN LINMAS) serta Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) melakukan penertiban atribut partai di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama, penertiban dilakukan dengan menyisir ruas-ruas Jalan Raya Transmigrasi/Blok A di Kecamatan Karang Bintang, hingga ruas Jalan Raya Provinsi/Sungai Dua di Kecamatan Simpang Empat. Lokasi kedua, penertiban dilakukan dari Jalan Raya Provinsi di Kecamatan Sungai Loban, hingga perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu (Kecamatan Satui/Sungai Danau) dengan Kabupaten Tanah Laut. Guna mempercepat proses penertiban, personel Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu mengerahkan seluruh armada Trucknya.

Operasi (07 April 2014), personel Satpol PP berhasil menurunkan atau menertibkan ratusan atribut partai politik, untuk kemudian dibawa dan diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU).

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanah Bumbu

Surel Cetak PDF

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS

KABUPATEN TANAH BUMBU

 

8 April 2014

Dirgahayu 11 Tahun

<< Dengan Semangat Hari Jadi Ke 11 Kabupaten Tanah Bumbu, Kita Wujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Mensukseskan Pemilu Yang Bermartabat >>

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home