.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Anggota Satpol PP Donorkan Darah

Surel Cetak PDF

HUT Tanbu Ke-11, PMI Menyelenggarakan Donor Darah

TANAH BUMBU-Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanah Bumbu ke 11, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tanah Bumbu bekerja sama dengan PT. ARUTMIN INDONESIA dan PT. JHONLIN GROUP menyelenggarakan donor darah di Gedung Kantor Bupati Tanah Bumbu/Lantai II (23/4/2014). Donor darah kali ini diikuti oleh personel dari TNI, Polri, maupun PNS dan PTT di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebelum dilakukannya pengambilan darah, petugas dari PMI terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap sukarelawan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kesehatan sukarelawan, apakah cukup sehat atau tidak untuk mendonorkan darahnya. Melalui program ini, Muhammad Asikin (Staf Tata Usaha) dan Khelda Ariani (Staf Operasional dan Penindakan) Satpol PP Tanah Bumbu, ikut berpartisipasi memberikan darahnya.

Muhammad Asikin menjelaskan >>Saya selalu rutin mendonorkan darah tiap kali ada penyelenggaraan donor darah di Kantor Bupati, selain membantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah, donor darah juga sangat menyehatkan bagi tubuh kita>>. Selanjutnya darah-darah hasil donor ini akan diteliti lagi di laboratorium PMI untuk meminimalisir human error, seperti darah yang terjangkit penyakit hepatitis A, B, atau C, maupun HIV. Darah yang buruk akan dimusnahkan beserta dengan kantong-kantongnya untuk menghindari pencemaran.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Satpol PP Tanah Bumbu Menertibkan Atribut Caleg

Surel Cetak PDF

Masa Tenang Kampanye, Satpol PP dan Panwaslu Tanah Bumbu Menertibkan Atribut Caleg

TANAH BUMBU-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (06 April 2014) menertibkan atribut Calon Anggota Legislatif (CALEG), maupun Bendera Partai Politik (PARPOL). Penertiban dilakukan karena mengingat masa tenang kampanye (06 s/d 08 April 2014). Minggu, 06 April 2014 sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum atau Pemilu Legislatif 09 April 2014 diseluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, secara serentak personel Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP Dan Linmas Drs. Herlambang, M.IP dan Sarmidi, S.Sos Kasi Operasional dan Penindakan, serta Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) melakukan penertiban atribut partai di dua lokasi berbeda.

Lokasi pertama, Drs. Herlambang, M.IP memimpin personel Satpol PP dari Gedung Kantor Bupati Tanah Bumbu di Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi, hingga di Jl. Raya Provinsi depan Polres Tanah Bumbu, sedangkan personel yang dibawahi oleh Sarmidi, S.Sos melakukan penertiban dari Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi/Sepunggur, hingga Jl. Raya Provinsi di Kecamatan Sungai Loban. Guna mempercepat proses penertiban, personel Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu (06 April 2014) mengerahkan seluruh armada Trucknya.

Operasi (06 April 2014), personel Satpol PP dan Panwaslu berhasil menurunkan dan menertibkan ratusan atribut partai politik, untuk kemudian dibawa dan diserahkan ke Kantor Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Satpol PP Dan Linmas Drs. Herlambang, M.IP mengatakan >>Alhamdulillah dan terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada seluruh personel Satpol PP, karena hari ini telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai prosedur, dan Semoga dari apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, Amin>>.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home