.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Satpol PP Tanah Bumbu Tertibkan Warung Bandel

Surel Cetak PDF

Pemilik Warung Bandel, Ditertibkan Petugas Satpol PP

TANAH BUMBU-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Bumbu (3/7/2014) kembali menertibkan Warung Sekadup di wilayah Kecamatan Satui. Penertiban kali ini merupakan serangkaian kegiatan rutin selama Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah. Sehari sebelumnya, rabu (2/7/2014) anggota Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu dibawah komando Drs. Herlambang, M.IP berhasil menggerebek 4 (empat) Warung Makan/Minum di Kecamatan Simpang Empat. Kegiatan penertiban di Kecamatan Satui (3/7/2014), anggota dibawah pimpinan Kasi Operasional dan Penindakan Sarmidi, S.Sos menemukan 4 (empat) Warung Makan/Minum yang tetap bandel menjalankan usahanya disiang hari bolong.

Setelah dilontarkan pertanyaan oleh anggota Satpol PP, penyampaian atau alasan para pengunjung ini tidak menjalankan ibadah puasa adalah karena sehari-harinya mereka melakukan pekerjaan berat. Memang ini bukanlah suatu alasan seseorang untuk tidak menjalankan ibadah puasa, namun pada dasarnya inilah kenyataannya di lapangan. Selanjutnya personel Satpol PP memberikan pembinaan atau nasihat kepada pemilik warung, dengan maksud dan tujuan agar pemilik warung ini menyadari kesalahan dari apa yang telah diperbuatnya.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

Satpol PP Tanah Bumbu Gerebek Pemilik Rumah Makan

Surel Cetak PDF

Satpol PP Tanah Bumbu Gerebek Pemilik Rumah Makan

TANAH BUMBU-Memperhatikan kinerja Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu beberapa waktu lalu, dibawah pimpinan Drs. Herlambang, M.IP dan Kasi Operasional dan Penindakan Sarmidi, S.Sos, dimana untuk menyambut atau menjaga Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanah Bumbu berhasil melakukan sosialisasi melalui surat edaran kepada seluruh pemilik Restoran, Depot Makan, Warung Makan/Minum di Kecamatan Simpang Empat. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pemilik usaha dimaksud, agar selalu patuh akan larangan untuk tidak membuka usahanya disiang hari, khususnya pemilik Restoran, Depot Makan dan Warung Makan/Minum.

Diantara para pemilik usaha, pemilik Warung Makan/Minum inilah yang paling banyak melanggar peraturan, hal ini tercermin dari digerebeknya Warung Makan/Minum oleh personel Satpol PP (2/7/2014) di wilayah Kecamatan Simpang Empat. Saat dilakukannya penggerebekan, pemilik Warung Makan/Minum tidak bisa lagi menyangkal dan hanya tertunduk malu, hal ini disebabkan lantaran banyaknya pengunjung yang sedang asyik menikmati makanan/minuman di warung miliknya.

Kegiatan penertiban warung sekadup (2/7/2014) ini dipimpin oleh Kasi Operasional dan Penindakan Sarmidi, S.Sos, dan berhasil menertibkan sebanyak 4 (empat) Warung Makan/Minum. Bertujuan untuk menyadarkan, selanjutnya keempat pemilik usaha ini mendapatkan arahan-arahan nasihat atau bimbingan oleh personel Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu dengan harapan bahwa pemilik warung makan/minum ini tidak membuka usahanya di siang hari.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home