.| Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu |.

Sejarah Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) Indonesia

 

 

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH,   bahwa  kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari pendduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketenteraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan RAAFFLES, dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Nomor 1 Tahun  1948.

Selengkapnya...

Memantapkan sistem pelaporan keuangan, Staf Tata Usaha Satpol PP ikuti pelatihan Program Simda

Surel Cetak PDF

Memantapkan sistem pelaporan keuangan, Staf Tata Usaha Satpol PP ikuti pelatihan Program Simda

TANAH BUMBU-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk kesekian kalinya kembali meluncurkan program aplikasi Simda, program aplikasi tersebut berfungsi sebagai media untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, program aplikasi ini bertujuan sebagai media untuk penginputan laporan realisasi keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Guna memperlancar pengoperasian program dimaksud, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Drs. Said Akhmad, MM menunjuk salah satu orang pejabat/staf diseluruh SKPD untuk mengikuti program pelatihan tersebut.

Rabu, 5/11/2014, diterangkan Staf Tata Usaha Satpol PP -Tresia Tandi, SE- (Tere) yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan pelatihan (4 s/d 6 November 2014) di ruang Rapat Sekretaris Daerah. Ditambahkan Tere, rencananya program aplikasi Simda ini akan resmi digunakan pada tahun 2015 mendatang. Diharapkan, dengan adanya program aplikasi ini (Simda), seluruh laporan realisasi keuangan di masing-masing SKPD di Kabupaten Tanah Bumbu akan jauh lebih baik, serta lebih maju dari Kabupaten-Kabupaten lainnya, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat Koordinasi

Surel Cetak PDF

RAPAT KOORDINASI POLISI PAMONG PRAJA

 

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integral pembinaan umum kepada Satuan Polisi Pamong Praja.  RAKORNAS tahun 2011 dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 s.d  16 November 2011 dengan tema ” Revitalisasi  Satuan   Polisi  Pamong  Praja  dalam  Rangka  Penyelenggaraan   Ketertiban   Umum  dan  Ketenteraman Masyarakat”.

Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 dibuka oleh Dr. I Made Suwandi, M.Soc,.SC selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum yang mewakili Menteri Dalam Negeri,  pelaksanaan pembukaan berlangsung di lapangan terbuka dengan memakai Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU 2) dan didahului dengan apel.  Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sejatinya Satuan Polisi Pamong Praja selalu siap dalam keadaan apapun untuk mengemban tugas yang telah diamanatkan oleh undang-undang,yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

 

Selengkapnya...

PKL bandel, Satpol PP Tanah Bumbu lakukan penertiban dua kali sehari

Surel Cetak PDF

PKL bandel, Satpol PP Tanah Bumbu lakukan penertiban dua kali sehari

TANAH BUMBU-Geram, itulah yang kini dirasakan oleh -Drs. Herlambang, M.IP- (Kasat. Pol. PP dan Linmas Kabupaten Tanah Bumbu) beserta seluruh anggotanya. Kenapa tidak, hal ini dikarenakan tingkah laku Pedagang Kaki Lima/PKL disepanjang ruas-ruas jalan raya di Kecamatan Simpang Empat yang masih saja bandel dengan menggelar dagangannya di bahu-bahu jalan/di trotoar. Menurut laporan dari Kasi Operasional dan Penindakan -Sarmidi, S.Sos-, beberapa waktu lalu setelah dilaksanakannya penertiban PKL di wilayah Kecamatan Simpang Empat, siang atau sore harinya PKL lainnya sengaja kembali lagi menggelar dagangannya di tempat-tempat yang semula ditertibkan.

Jelas, kabar tersebut juga membuat geram Sekretaris Daerah -Drs. Said Akhmad, MM-. Rabu, 29/10/2014 setelah melaksanakan apel rutin di halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra -M. Idjra'i, M.Pd- mengumpulkan seluruh anggota Satpol PP dan memberikan arahan atau perintah agar anggota Satpol PP dalam melaksanakan penertiban tidak hanya satu kali dalam sehari, namun harus dua kali.

Menurut -Drs. Herlambang, M.IP- pula >>Penertiban kali ini kalau masih ada PKL yang bandel, kita tarik saja mobilnya ke kantor menggunakan tali, hal ini bertujuan agar ada efek jeri bagi PKL>>. Alhamdulillah, 29/10/2014 anggota Satpol PP dibawah komando Kasi Operasional dan Penindakan -Sarmidi, S.Sos-, berhasil melaksanakan tugas menertibkan dan menyita beberapa barang dagangan PKL, untuk selanjutnya diamankan di Kantor Satpol PP.

Peran Satpol.PP

Surel Cetak PDF

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda

Kendali operasi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) kini beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya, Linmas berada di bawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pengalihan kendali operasi Linmas tersebut terjadi setelah Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai digarap pada bulan Desember lalu.

 

 

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Sat Pol Pamong Praja yang  didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

 

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a). melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;  b). menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c). fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

 

Selengkapnya...

You are here Home